PENTINGNYA PERANAN
PEMERINTAH DALAM PERKEMBANGAN
BAHASA INDONESIA
Bahasa
mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan
alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dengan
bahasa, manusia dapat mengungkapkan gagasan atau pendapatnya sehingga terjadi
komunikasi antara satu dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu
juga dengan negara Indonesia, di negara kita bahasa Indonesia dijadikan bahasa
pemersatu bangsa karena Indonesia mempunyai bahasa ibu di masing-masing
daerahnya. Selain itu bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan, bahasa
nasional, dan bahasa yang dipakai dalam dunia pendidikan. Dalam penggunaannya
bahasa Indonesia harus sesuai EYD, khususnya pada situasi formal.
Sedikit
kembali ke masa lalu, secara kualitatif program pengaturan bahasa Indonesia
oleh pemerintah, melalui kebijakan-kebijakan khusus pada masa pemerintahan Orde
Lama kurang begitu gencar seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Mungkin
saja ketika itu permasalahan bahasa agak dikesampingkan dibandingkan dengan
penanganan masalah-masalah kebangsaan lain yang dianggap lebih urgen. Beberapa
sumbangan pemerintah Orde Lama yang banyak berpengaruh terhadap perkembangan
bahasa Indonesia di kemudian hari,
antara lain dengan dilakukannya penerjemahan buku-buku berbahasa Belanda
ke dalam bahasa Indonesia, baik itu
untuk kepentingan pedoman pendidikan
ataupun bidang yang lain. Mulai tanggal 1 Agustus 1947
Ejaan Van Ophuijsen diganti dengan Ejaan R. Soewandi, yang merupakan
ejaan baru bahasa Indonesia ketika itu. Lembaga perencanaan bahasa juga
dibentuk, dengan tugas antara lain: (a) merangkum istilah-istilah yang ada di
masyarakat, (b) menyusun tata bahasa Indonesia khususnya sebagai kurikulum
pendidikan sekolah dasar dan menengah, dan (c) memperbarui kamus seiring dengan
perkembangan bahasa (Baca Siregar dalam
Dardjowidjodjo (Ed.), 1996:13).
Menjelang tahun 60-an tercetus kesepakatan antara wakil pemerintah Rebublik
Indonesia dan wakil Konfederasi Kerajaan-kerajaan Malaya untuk menyamakan
sistem ejaan yang disebut Sistem Ejaan Melindo. Namun karena hubungan politik
yang kurang harmonis antara Indonesia-Malaysia selama tahun 60-an, Ejaan
Melindo secara praktis tidak jadi diberlakukan di kedua negara.
Pada
masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan terhadap arah perkembangan bahasa
Indonesia mendapatkan perhatian dan porsi begitu besar. Dibentuknya Badan Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia merupakan tonggak baru bagi sejarah
perkembangan bahasa Indonesia. Badan ini yang bertugas untuk menentukan sistem
ejaan maupun format bahasa Indonesia Baku. Kemudian, pemerintah lewat
BPPPBI berusaha menjadikan ragam bahasa
Indonesia yang dihasilkannya sebagai satu-satunya yang restui untuk dijadikan
bahasa nasional.
Di
bidang penyempurnaan ejaan, pada tahun 1972 diperkenalkan sistem Ejaan yang
Disempurnakan (EYD) untuk menggantikan sistem ejaan sebelumnya. Perhatian yang
ditunjukkan Presiden Soeharto terhadap perkembangan bahasa Indonesia pun
disampaikan dalam beberapa Amanat Kenegaraan. Pada tahun 1972 antara lain
dinyatakan bahwa, membina dan mengembangkan bahasa Indonesia merupakan tanggung
jawab nasional. Ditekankan pula, bahwa mengabaikan tanggung jawab ini adalah
sama dengan membiarkan bahasa nasional tercinta menuju kehancuran (Amanat
Kenegaraan, 1972, II:30-31). Setahun
kemudian, melalui sarana yang sama Presiden menghubung-hubungkan antara
pemakaian bahasa dengan keberhasilan pembangunan. Dalam pernyataannya itu
antara lain dikatakan, bahasa yang tertib mencerminkan cara berpikir, sikap,
dan tindakan yang tertib pula. Dan ketertiban inilah kunci utama bagi
berhasilnya pembangunan dan pembinaan bangsa (Amanat Kenegaraan, 1973, II:82).
Penjelasan
di atas membuktikan bahwa partisipasi
pemerintah dalam perkembangan bahasa di negeri ini sangatlah penting.
Selain menyempurnakan ejaan, pemerintah seharusnya lebih gencar untuk membina
bangsa ini untuk dapat lebih sempurna menggunakan bahasa Indonesia secara baik
dan benar. Hal ini dilakukan bukan hanya di kota-kota besar, namun juga harus
sampai ke pelosok-pelosok negeri. Karena dengan kita memakai bahasa Indonesia
secara baik dan benar kita akan lebih mencintai negeri ini.
Kemudian
pemerintah juga harus memberi contoh yang baik. Contonya pemerintah atau
pejabat-pejabat negara harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar
sesuai EYD dalam berpidato khususnya.Pemerintah juga harus bisa menumbuhkan
kepercayaan di mata rakyatnya berkaitan dengan kredibilitasnya sebagai pengatur
yang bisa dipercaya, tidak otoriter, tidak korup, demokratis, adil, dan selalu
berpijak pada kepentingan bangsa Setelah memperoleh kepercayaan, semua
program-program kebijakan yang dijalankan akan cenderung disikapi secara
positif oleh masyarakat.
Jadi
pemerintah harus benar-benar memperhatikan dan menyejahterakan rakyatnya
terlebih dahulu agar pembinaan bahasa berlangsung dengan baik dan segala usaha
untuk mempertahankan bahasa Indonesia mengarah pada tujuan yang sama yaitu
bahasa Indonesia tetap hidup dan digunakan dengan baik dan benar di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar